Tugas Mata Kuliah Ekonomi Publik I Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Swastanisasi, Eksternalitas & Responsi Swasta, dan Publik terhadap Eksternalitas
Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ekonomi Publik I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017
Dosen: ......................



Disusun oleh:





PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016
Swastanisasi

Swastanisasi atau Privatisasi merupakan kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat mengendalikan ekonomi secara efisien, serta menyadari bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini seharusnya diserahkan kepada sektor swasta. Asumsi penyerahan pengelolaan pelayanan publik ke sektor swasta adalah peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dicapai.
Privatisasi atau swastanisasi secara umum berarti pengalihan BUMN kepada perusahaan swasta. Akan tetapi kini arti privatisasi lebih luas dari sekedar penjualan asset publik lewat lelang publik atau penjualan langsung, yaitu termasuk juga berbagai cara lain, seperti pemberian sub-kontrak dan konsesi dari jasa pemerintah; perjanjian lisensi; kontrak manajemen; perjanjian penyewaan usaha, peralatan atau asset; penjanjian usaha patungan (joint- venture); serta skema BOT (Build-Operate-Transfer).
Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui privatisasi adalah memberikan kontribusi finansial kepada negara dan Badan  Usaha, mempercepat penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, serta membuka akses ke pasar internasional, dan alih teknologi serta transfer best practice kepada Badan Usaha.
Arah kebijakan privatisasi diklasifikasikan berdasarkan 3 (tiga) jenis struktur industri yaitu, untuk Badan Usaha yang industrinya kompetitif dilakukan Initial Public Offering (IPO) atau strategic sales, untuk Badan Usaha yang industrinya sudah sunset dilakukan divestasi, dan untuk Badan Usaha yang usahanya bersifat natural resources base tetap dipertahankan sebagai Badan Usaha.
·      Dalam prespektif kebijakan publik, maksud dilakukannya privatisasi (Ernst, 1994)  adalah:
  1. Kebijakan  fiskal  (fiscal  management);  pemerintah  mengalami   kesulitan dalam merencanakan  anggaran  belanja  dan  pendapatan   masing-masing BUMN yang selama ini dibiayai pemerintah. Arus transaksi antar-BUMN yang dipengruhi pemrintah dipandang terlalu rumit dan menjadi tidak efisien.
  2. Demokratisasi kepemilikan (creating a share-owning democracy), untuk membangun perekonomian yang demokratis, pemerintah dapat melibatkan pihak swasta untuk secara aktif turut serta dalam proses pembangunan.
  3. Mengurangi dominasi kelompok pengusaha (reducing trade union power); privatisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat mengurangi dominasi pasar yang selama ini dikuasai pengusaha atau beberapa lembaga yang ditunjuk pemerintah.
  4. Menghapuskan sosialisme dan kolektivisme (defeating socialism adn collectrism); privatisasi yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu kebijakan publik yang ditujukan untuk mengurangi dominasi negara terhadap publik.
·       Tujuan privatisasi dari prespektif ekonomi menurut Ernst (1994) adalah sebagai berikut:
  1. Kebebasan ekonomi dan kepentingan konsumen (economic freedom and consumer sovereignity); privatisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat membuka kesempatan ekonomi yang lebih baik kepada pihak swasta sehingga pihak swasta dapat memberikan pelayanan publik yang terjangkau oleh pelanggan (Moore, 1986).
  2. Meningkatkan efisiensi (improving efficiency); perusahaan publik secara relatif menunjukkan kinerja yang lebih burk jika dibandingkan dengan perusahaan swasta dalam posisi kompetisi serta penggunaan modal dan tenag kerja yang kurang efisien dan kurang menguntungkan (Moore, 1986).
·      Manfaat Privatisasi pada Skala Makroekonomi
1.         Membantu pemerintah memperoleh dana pembangunan.
2.         Pengganti   Kewajiban   Setoran   Tambahan   Modal   Pemerintah.
3.         Mendorong Pasar Modal Dalam Negeri.

·      Manfaat Privatisasi pada Skala Mikro BUMN
1.        Restrukturisasi Modal (Capital Restructuring)
2.        Keterbukaan dalam Pengelolaan Perusahaan
3.        Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas
4.        Perubahan Budaya Perusahaan

·       Privatisasi BUMN dapat Dilakukan dengan Cara Sebagai Berikut:
1.        Penjualan Saham Melalui Penawaran Umum (IPO/Initial Public Offering)
2.        Penempatan Langsung (Direct Placement)
3.      Management Buy-Out/MBO (atau bila karyawan turut berpartisipasi maka disebut dengan Management and/ or Employee Buy-Out/ MEBO



Eksternalitas dan Responsi Swasta
Eksternalitas merupakan efek samping suatu tindakan pelaku ekonomi terhadap pelaku ekonomi lain yang merupakan pengaruh-pengaruh sampingan terjadi apabila perusahaan-perusahaan atau orang-orang membebankan biaya atau manfaat atas orang lain diluar tempat berlangsungnya pasar. Eksternalitas muncul ketika seseorang atau perusahaan mengambil tindakan yang mempunyai efek bagi seseorang ataupun perusahaan, efek tersebut tidak dibayar oleh individu atau perusahaan yang bertindak.
·           Jenis-jenis Eksternalitas
1.       Dampak Suatu Produsen Terhadap Produsen Lain
Suatu kegiatan produksi dikatakan mempunyai dampak eksternal terhadap produsen lain jika kegiatannya itu mengakibatkan terjadinya perubahan atau penggeseran fungsi produksi dari produsen lain.
2.       Dampak Produsen Terhadap Konsumen
Suatu produsen dikatakan mempunyai ekternal efek terhadap konsumen, jika aktivitasnya merubah atau menggeser fungsi utilitas rumahtangga (konsumen).
3.       Dampak Konsumen Terhadap Konsumen Lain
Dampak konsumen terhadap konsumen yang lain terjadi jika aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau menggangu fungsi utilitas konsumen yang lain.
4.       Dampak Konsumen Terhadap Produsen
Dampak konsumen terhadap produsen terjadi jika aktivitas konsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu.
·          Faktor-Faktor Penyebab Ekternalitas
1.   Keberadaan Barang Publik
Keadaan seperti akhirnya cendrung mengakibatkan berkurangnya insentif atau rangsangan untuk memberikan kontribusi terhadap penyediaan dan pengelolaan barang publik.
2.   Sumber Daya Bersama
eberadaan sumber daya milik bersama ini, pemerintah juga perlu mempertimbangkan seberapa banyak pemanfaatannya yang efisien.
3.   Ketidaksempurnaan Pasar
Masalah lingkungan bisa juga terjadi ketika salah satu partisipan didalam suatu tukar manukar hak-hak kepemilikan (property rights) mampu mempengaruhi hasil yang terjadi (outcome).  Hal ini bisa terjadi pada pasar yang tidak sempurna.
4.   Kegagalan Pemerintah
Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan tarikan kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok  tertentu (interest groups) yang tidak mendorong efisiensi.
·           Solusi-solusi atau Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Pribadi atau Swasta dalam Mengatasi Persoalan Eksternalitas
1.      Jenis-jenis Solusi Swasta
Contoh solusi swasta, adalah derma atau amal yang seringkali sengaja diorganisasikan untuk mengatasi suatu eksternalitas. Contohnya adalah Sierra Club, sebuah organisasi sosial swasta yang sengaja dibentuk untuk turut melestarikan lingkungan hidup. Organisasi ini mengandalkan pemasukannya dari donasi pihak-pihak yang bersimpati atau iuran anggota. Hal ini sebagai contoh untuk eksternalitas negatif. Sedangkan untuk eksternalitas positif, kita mengetahui banyak perguruan tinggi yang membentuk yayasan yang menghimpun sumbangan dari para alumni, perusahaan, atau pihak-pihak lain, untuk kemudian disalurkan sebagai beasiswa.
2.      Teorema Coase
Ada sebuah pemikiran yang disebut teorema Coase (Coase therem) mengambil nama perumusnya, yakni ekonom Ronald Coase-yang menyatakan bahwa solusi swasta bisa sangat efektif seandainya memenuhi satu syarat. Syarat itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan dapat melakukan negosiasi atau merundingkan langkah-langkah penanggulangan masalah eksternalitas yang ada diantara mereka, tanpa menimbulkan biaya khusus yang memberatkan alokasi sumber daya yang sudah ada. Menurut teorema Coase, hanya jika syarat itu terpenuhi, maka pihak swasta itu akan mampu mengatasi masalah eksternalitas dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya.
3.      Penyebab Gagalnya Solusi Swasta
Logika teorema Coase memang meyakinkan, namun tidak selamanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam prakteknya, kita tahu bahwa pelaku-pelaku ekonomi swasta/pribadi seringkali gagal memperoleh pemecahan yang efisien, atas suatu masalah yang bersumber dari eksternalitas.



Publik terhadap Eksternalitas
Kebijakan Publik Untuk Mengatasi Eksternalitas

1.        Regulasi
Mengatasi suatu eksternalitas dengan melarang atau mewajibkan perilaku tertentu dari pihak-pihak tertentu yang disebut regulasi atau pendekatan komando dan kontrol untuk melenyapkan eksternalitas. Seperti pemerintah dapat menindak pihak-pihak tertentu yang mencemari lingkungan dengan limbah produksinya. 

2.        Pajak Pigovian Dan Subsidi
Pajak Pigovian adalah pajak yang khusus diterapkan untuk mengoreksi dampak dari suatu eksternalitas negatif. Disebut pajak pigou karena ditemukan oleh ekonom yang bernama Arthur Pigou (1877-1959). Bentuk dari pajak tersebut adalah ketika ada dua pabrik yaitu pabrik baja dan pabrik kertas yang masing-masing membuang limbah 500 ton per tahun, maka hanya dua pilihan yang mereka lakukan. Pertama, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (EPA, Environmental Protection Agency) akan mewajibkan semau pabrik untuk mengurangi limbahnya hingga 300 ton per tahun atau yang kedua, mereka akan dikenai pajak sebesar $50,000 untuk setiap ton limbah yang dibuang oleh setiap pabrik.
Memberi subsidi untuk kegiatan-kegiatan yang memunculkan eksternalitas positif.



Daftar Pustaka

http://muthiafirariani.blogspot.co.id/2013/11/ekonomi-publik-eksternalitas.html
http://agburasmansasi.blogspot.co.id/2012/11/kebijakan-publik-dalam-mengatasi.html
http://ideas-budikurniawan.blogspot.co.id/2011/01/swastanisasi-pelayanan-publik.html




Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

silahkan berkomentar yang relevan mohon maaf jangan melakukan spam