UNNES ,teknik

 “MEDIA YANG TIDAK KONDUSIF DAN MENGARAH PADA SARA”





                                Nama      : 
                                NIM        : 
                                Rombel   : 
                                Fakultas : Teknik




I.PENDAHULUAN
A.LATAR BELAKANG MASALAH
Belakangan ini banyak sekali kasus tentang SARA yang sangat tidak manusiawi terkadang menimbulkan banyak kerugian baik secara fisik maupun secara mental pada korban korbannya tersebut.Pada dasarnya pun pemicu dari kerusuhan kerusuhan yang bersifat SARA ini hanya hal sepele dan simpel namun terlalu dipikirkan sehingga menimbulkan hal-hal yang tak seharusnya terjadi seperti contoh aktualnya ada di beberapa minggu terakhir dimana salah satu bakal calon gubernur Jakarta yang masih menjabat sebagai gubernur di wilayah yang sama walaupun masa jabatannya masih berlaku sampai sekitar bulan Oktober 2017.
Dengan keadaan yang berbeda dengan mayoritas agama di Indonesia beberapa pihak “Nakal” memanfaatkan kesempatan tersebut untuk tidak memilihnya pada periode kedepannya atas nama agama. Sebagai reaksinya gubernur inipun menyangkal firman agama yang digunakan untuk menyerangnya namun akhirnya dilaporkan ke pihak polisi. Disini pertanyaan saya yang sebenarnya adalah siapa yang seharusnya ditangkap? Apakah gubernur itu apakah orang yang memancingnya untuk menyangkal hal tersebut?
Terlepas dari itu media massa sekarang seakan memberi pengaruh yang dapat dibilang sangat massive pada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dimana. Terkadang dengan adanya media massa ini dapat merubah beberapa / seluruh sudut pandang dari penontonnya sehingga hal hal yang sebetulnya baik dapat dicap kurang baik jika kita menelan mentah mentah info dari media massa tersebut .
 Kita harus jeli dalam menyaring inti-inti dari sebuah permasalahan di media massa dan mengkonfirmasi bahwa data yang disediakan media tersebut aktual dan tepat. Tentu saja untuk masalah konfirmasi kita harus selalu mencari kebenaran dari sebuah berita mengingat stasiun stasiun yang dikelola oleh pemerintah di masa sekarang tidak terlalu dilirik oleh para penonton dan justru stasiun yang di kelola oleh swasta baik perseorangan ataupun sebuah kelompok sukses besar. Sehingga dikala salah satu pemegang kekuasaan pada stasiun swasta tersebut itu terjun ke dunia politik. Mereka dapat dengan leluasa mempromosikan diri dan terkadang melakukan hal yang tak baik dengan memperlihatkan keburukan calon selain pemilik tersebut.      Sehingga yang kita dapat sekarang bukanlah media yang objektif yang menyediakan data,pemikiran yang tak berpihak dan kesimpulan yang objektif pula. Melainkan, media yang subjektif dimana segalanya dapat berubah dengan sekejap sesuai dengan keinginan pemiliknya.

B.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pokok pokok masalah diatas yang dapat diambil sebuah pertanyaan umum kenapa media massa di Indonesia tak kondusif sehingga dapat memicu SARA. Dari pertanyaan diatas kira dapat mengambil beberapa sub sub permasalahan pada hal ini, yaitu:

1.        Apa yang menyebabkan masalah tentang SARA di Indonesia semakin berlarut larut?
2.        Bagaimana cara untuk menekan angka kasus SARA yang terjadi di Indonesia?
3.        Apa kaitan Media massa terhadap manipulasi opini publik?
4.        Bagaimana dampaknya terkait sektor-sektor lain di Indonesia?

C.TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas kita dapat menyimpulkan tujuan masalah kita pada penelitian ini , yaitu:

1.                  Menganalisa apa yang menyebabkan masalah-masalah tentang SARA di Indonesia yang semakin berlarut-larut
2.                  Menjelaskan cara-cara untuk menekan angka kasus SARA yang terjadi di Indonesia
3.                  Menganalisa apa kaitan Media massa terhadap manipulasi opini publik
4.                  Menjelaskan apakah kasus SARA ini akan berdampak pada sektor lain

II.PEMBAHASAN

A.Masyarakat Majemuk
Apa yang menyebabkan seringnya terjadi SARA di Indonesia adalah Masyarakatnya yang majemuk atau terdiri dari berbagai latar belakang baik agama tradisi pandangan hidup ataupun tujuan hidupnya. Menurut Badan Pusat Statistika yang bekerja sama dengan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) pada tahun 2013 menghasilkan klarifikasi data terbaru dari data yang diperoleh tahun 2010 bahwa Indonesia memilik 633 kelompok suku besar berdasarkan beberapa literatur literatur di seluruh nusantara dimana mayoritas adalah suku jawa dengan proporsi jumlah penduduknya 40,05 persen dari seluruh rakyat di Indonesia disusul suku sunda yang berjumlah 15,5 persen dari seluruh rakyat Indonesia dan suku lain berada dalam kisaran 5%. Dengan kondisi semacam itu pasti dari tiap tiap suku memiliki cara kerja dan tujuan mereka masing masing dan merekapun saling berkompetisi untuk mencapai apa yang mereka idam idamkan sehingga lahirlah SARA di lingkungan sekitar.
Sebenarnya dengan semboyan kita yaitu “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya berbeda tetapi tetap satu kita seharusnya dapat saling pengertian satu dengan yang lain dapat menimbulkan sebuah simbiosis mutualisme dimana kita tak hanya tergantung dengan suku lain untuk mencapai tujuan kita tetapi juga saling membantu untuk menyelaraskan tujuan tersebut. Namun hal ini tak akan tercapai bila rakyat bersifat tak acuh dan sifat itu akhirnya disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan hal itulah yang memicu timbulnya SARA di lingkungan yang baik itu berbeda desa, kelurahan suku maupun kepercayaan.
 Dan juga untuk kasus SARA ini biasanya diakibatkan oleh hal yang simple sehingga untuk meredam permusuhan yang ada seharusnya pemerintah juga memiliki mediator untuk masalah masalah SARA seperti ini sehingga dalam penyelesaian masalahnya , ditemukan titik terangnya dimana hasil dari mediasi tersebut juga bersifat objektif sehingga hal hal seperti ini lebih mudah diatasi dan tidak terulang pada generasi generasi kedepannya sehingga rakyat Indonesia dapat saling akur tanpa adanya membeda bedakan antara satu dengan yang lain

B.Media yang Disalahgunakan
Akhir Akhir ini media merupakan tempat yang sangat subur untuk menanamkan sebuah pengaruh dimana dengan sebuah tayangan dapat membuat mayarakat terpengaruhi.Menurut Denis McQuaill perkembangan media massa ini berbanding lurus dengan perkembangan teknologi sehingga media massa baru dikenal lebih kompleks dan lebih canggih. Dengan hal itu maka kekuatan dari media massa pun lebih kuat dari para pendahulu pendahulunya hal ini terlihat dikala media berskala besar ini dapat merubah opini publik dimana opini publik ini juga akan mempengaruhi kehidupan (Soroka.2008). Pemerintahan di Indonesia mengingat sistem yang diusung oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi dimana hasil aturan aturan dibuat oleh dan dari rakyat dengan bantuan DPR dan Untuk rakyat. Sehingga pengontrolan opini publik ini sungguh harus hati hati jangan sampai opini publik di arahkan keperpecahan dan meminta sebuah revolusi dari suatu pemerintahan karena media itu sendiri memiliki sifat sebagai kontrol sosial.
Namun kenyataannya sekarang media sudah dikendalikan oleh beberapa politisi dan sebagai badan pengawas siaran KPI kurang ketat dalam aturan pengiklanan suatu produk bersifat politis. Contohnya saja salah satu partai memiliki sebuah stasiun televisi menyiarkan marsnya dengan frekuensi yang berlebihan sehingga mau tak mau jika seseorang sedang menonton stasiun itu secara tak langsung mereka juga hafal dengan mars partai tersebut.
Itulah yang disebut media yang dapat mempengaruhi opini publik sehingga sangat berbahaya jika pengelolaan media itu tak dibatasi (Baum. 2008), bukan hanya sekedar kontennya tetapi juga efeknya kedepan bagi rakyat Indonesia sendiri. Selain itu masyarakat juga diharapkan untuk mencari berita yang sangat dapat dipercaya sumbernya karena sekarang marak sekali baik blog maupun web yang hanya berisi tagline yang heboh tetapi isinya tak sesuai dengan taglinenya maupun kosong karena blog atau web semacam ini hanya mementingkan aspek dimana setiap kunjungan pasti berharga sehingga mereka tak peduli dengan kualitas dan kuantitas dari tulisan mereka. Sehingga ketika ada orang yang asal percaya hal itu dan menyebarkannya ke orang terdekatnya maka akan terjadi perubahan opini walau dalam skala kecil.
 Hal ini akan berdampak kepada orang yang sering ingin mencari kepastian pada suatu kasus namun ketika dia mencari topik yang sesuai namun mendapati hal seperti itu maka kepercayaan pada media online juga akan surut padahal ada banyak pihak yang menyediakan informasi yang sebenarnya lebih akurat daripada blog atau web yang hanya mementingkan tagline dan pengunjung tersebut. Sehingga kadang kesalahan info tersebut juga dapat memancing pertentangan pada kubu pro dan kontra semakin menjadi jadi sehingga timbulah SARA yang dipicu oleh media massa.
Dan juga untuk korban SARA ini baik perorangan maupun kelompok seharusnya dapat meresponnya dengan baik ataupun melapor kepada pihak yang berwajib untuk menangani kasus tersebut. Jangan dengan kasus seperti itu malah semakin membuat emosi tersulut dan memberikan feedback (umpan balik) yang sama saja bersifat SARA maupun sarkasme pada pihak yang menyerang tersebut. Sehingga tak menimbulkan efek berkelanjutan , untuk hal baik hal berkelanjutan memang lebih disarankan tetapi untuk hal yang seperti ini dimana pada akhirnya salah satu pihak menjalani hukuman apakah betul hal seperti ini? Saling menjatuhkan demi kepentingan pribadi.

 Hanya karena berbeda latar belakang baik agama ras suku dan lainnya apakah perlu perbedaan ini membuat kita terpecah? Justru dengan perbedaan ini seharusnya kita saling mengisi keadaan satu sama lain dengan kelebihan kelebihan masing masing pada bidangnya . Bukannya saling mengolok olok satu sama lain dengan kekurangan kekurangan yang dimiliki sehingga terbentuk keutuhan bangsa yang mengedepankan aspek gotong royong sesama warga negara Indonesia.

C.EFEK SARA PADA SEKTOR LAIN
Efek dari SARA ini sebenarnya juga sangat besar mengingat hal yang memicu adanya SARA disini adalah faktor individu mapun kelompok tertentu dengan kelmpok yang lain dimana efek pada sektor sosial yang sangat terassa dimana ketegangan terjadi dimana mana dan ada beberapa trauma trauma pada warga yang sebenarnya berada pada pihak netral tetapi menjadi tempat bentrok maupun tawuran. Untuk orang tua trauma seperti itu dapat diatasi seiring dengan berjalannya waktu namun bagi generasi muda tertentu tentu saja akan mendapat efek buruknya mungkin dari tidak mau berangkat kesekolah karena takut hal tersebut terjadi lagi maupun shock yang lain sehingga dapat merubah sudut pandang generasi muda tersebut baik semakin menjadi diam dan diam ataupun semakin menolak adanya kasus SARA tersebut. hal ini merambah juga akan merambah ke sektor ekonomi apabila ketika kita asumsikan orang yang trauma tadi adalah seorang pekerja dan itu terjadi pada hari kerja. Sehingga orang tersebut tak dapat bekerja baik karena efek trauma maupun dianggap membolos dan gajinya pun dikurangi. Itu baru efek didalam negeri yang menyebabkan produksi di tempat tersebut menjadi terganggu dan pembatalan atau pengunduran pemesanan.
 Efeknya pada luar negeri yaitu terjadinya sentimen negatif terhadap para investor asing karena mereka juga tak akan mau menanamkan modalnya ke daerah yang rawan demonstrasi yang berujung ke kekerasan . Sehingga nilai Indeks harga saham gabungan pun kemungkinan juga akan mengalami pelemahan baik dalam batas wajar maupun secara drastis. Belum lagi efek materialnya yang belum tentu dari kedua belah pihak yang bentrok tersebut mau menanggung kerusakan yang mereka perbuat seperti merusak fasilitas umum seperti tempat tempat beribadah , pangkalan angkutan umum atau halte dan lain lain sehingga hasil dari segala kegiatan merendahkan baik suku ras ataupun agama lain itu hanya akan berujung pada satu titik yaitu kerugian baik sifatnya material maupun mental pada masyarakat baik yang netral maupun sedang berkontra tersebut
Selain itu efek yang terasa juga adanya pengucilan pada suatu daerah yang dianggap sangat sering sekali terjadi kasus kasus SARA tersebut yang disertai dengan kekerasan. Sehingga efek itu juga tak hanya berasa kepada mereka yang melakukan tetapi juga imbasnya kepada seluruh daerah itu, pengucilan itu biasanya ditandai dengan kurang percayanya seseorang untuk mempunyai karyawan maupun mengambil produk produk dari daerah tersebut karena ditakutkan dengan sangat seringnya terjadi kasus tersebut akan menimbulkan efek negatif. Dari sisi pekerjanya yang diambil dari daerah tersebut takutnya sifat negatifnya menyebar pada karyawan karyawan lain. Sedangkan kesungkaran untuk mengambil produk dari daerah tersebut juga dilandasi dengan alasan yang sama yaitu takut dengan keselamatan dari pengangkut produk. Bisa saja warga yang mengamuk tersebut membajak dan akhirnya digunakan sesuka hati mereka padahal produk tersebut sangat dibutuhkan untuk diolah lagi sehingga produksipun dapat terhambat akibat hal-hal tersebut yang seharusnya tak perlu terjadi jika memilih daerah lain sehingga produktifitas pada daerah tersebut dapat dibilang dibawah rata rata. Dan seiring dengan ekonomi yang dibawah rata rata tersebut akan memicu tingkat kriminalitas semakin tinggi sehingga semakin terciptanya situasi yang sangat tidak kondusif yang akan berlangsung secara terus menerus.


III.KESIMPULAN
SARA adalah suatu pelanggaran HAM baik secara fisik maupun psikis merendahkan suatu kaum baik agama , ras , suku , ataupun golongan lain layaknya warna kulit dan besar kecilnya seseorang . Di Indonesia sendiri SARA seperti sebuah wabah yang sulit dikendalikan. Karena yang memicu SARA ini bukannya seorang yang tidak mempunyai status di masyarakat tetapi satu maupun beberapa tetinggi yang dianggap tua oleh masyarakat sehingga efek penyebaran SARA ini pun juga cepat.
Yang memicu terjadinya SARA adalah kemajemukan masyarakat di Indonesia . Karena banyakya ragam ragam suku di pulau pulau Indonesia tersebut seharusnya dapat menimbulkan rasa persatuan dan saling memiliki sesuai dengan semboyan negara ini yaitu “ Bhinneka Tunggal Ika” yaitu berbeda beda tetapi tetap satu jua. Seharusnya kita saling menutupi kelemahan yang lain bukannya mengolok olok kelemahan mereka dengan keunggulan kita. Jika kita dapat menutupi kelemahan orang lain tersebut maka memungkinkan menciptakan lingkungan masyarakat yang sejahtera dan makmur
Selain majemuknya masyarakat Indonesia pemicu lain nya adalah media massa yang sangat tidak relevan. Sekarang banyak media massa yang dimanipulasi sesuai dengan keinginan pemiliknya dan stasiun yang dikelola oleh pemerintah pun yang tampaknya berisi dengan program yang bermutu kalah dengan stasiun nasional yang dikelola kelompok atau perorangna yang menyediakan program yang lebih menarik. KPI pun saya rasa kurang mengontol sepenuhnya pada program media tersebut dimana penyuntingannya pun kurang maksimal
Dan efek dari SARA tersebut adalah menjalarnya SARA ke sektor sektor vital di negara Indonesia baik itu secara sosial yang tidak kondusif , kondisi ekonomi yang bisa saja menurun dan memicu inflasi pada negara Indonesia. Lalu efek trauma juga akan ada baik secara langsung pada diri individu maupun trauma pada masyarakat .

IV.Daftar Pustaka
Baum,Matthew A dan Phillip B.K. Potter .2008. “The Relationships Between Mass           Media, Public Opinion and Foreign  Policy : Toward a Theorical Synthesis”.            Politics Science 11 : 39-65
Soroka,Stuart N.2008. “Media, Public Opinon, and Foreign Policy”. Press/PPolitics 8        (1) :27-48
Rose, Joseph P . 2014. “The New Racism in the Media : a Discourse Analysis of                Newspaper Commentary on Race Presidential Politics, and Welfare                 Reform”.Tesis.Georgia State University

Tugas Mata Kuliah Ekonomi Publik I Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Swastanisasi, Eksternalitas & Responsi Swasta, dan Publik terhadap Eksternalitas
Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ekonomi Publik I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017
Dosen: ......................



Disusun oleh:





PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016
Swastanisasi

Swastanisasi atau Privatisasi merupakan kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat mengendalikan ekonomi secara efisien, serta menyadari bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini seharusnya diserahkan kepada sektor swasta. Asumsi penyerahan pengelolaan pelayanan publik ke sektor swasta adalah peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dicapai.
Privatisasi atau swastanisasi secara umum berarti pengalihan BUMN kepada perusahaan swasta. Akan tetapi kini arti privatisasi lebih luas dari sekedar penjualan asset publik lewat lelang publik atau penjualan langsung, yaitu termasuk juga berbagai cara lain, seperti pemberian sub-kontrak dan konsesi dari jasa pemerintah; perjanjian lisensi; kontrak manajemen; perjanjian penyewaan usaha, peralatan atau asset; penjanjian usaha patungan (joint- venture); serta skema BOT (Build-Operate-Transfer).
Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui privatisasi adalah memberikan kontribusi finansial kepada negara dan Badan  Usaha, mempercepat penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, serta membuka akses ke pasar internasional, dan alih teknologi serta transfer best practice kepada Badan Usaha.
Arah kebijakan privatisasi diklasifikasikan berdasarkan 3 (tiga) jenis struktur industri yaitu, untuk Badan Usaha yang industrinya kompetitif dilakukan Initial Public Offering (IPO) atau strategic sales, untuk Badan Usaha yang industrinya sudah sunset dilakukan divestasi, dan untuk Badan Usaha yang usahanya bersifat natural resources base tetap dipertahankan sebagai Badan Usaha.
·      Dalam prespektif kebijakan publik, maksud dilakukannya privatisasi (Ernst, 1994)  adalah:
  1. Kebijakan  fiskal  (fiscal  management);  pemerintah  mengalami   kesulitan dalam merencanakan  anggaran  belanja  dan  pendapatan   masing-masing BUMN yang selama ini dibiayai pemerintah. Arus transaksi antar-BUMN yang dipengruhi pemrintah dipandang terlalu rumit dan menjadi tidak efisien.
  2. Demokratisasi kepemilikan (creating a share-owning democracy), untuk membangun perekonomian yang demokratis, pemerintah dapat melibatkan pihak swasta untuk secara aktif turut serta dalam proses pembangunan.
  3. Mengurangi dominasi kelompok pengusaha (reducing trade union power); privatisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat mengurangi dominasi pasar yang selama ini dikuasai pengusaha atau beberapa lembaga yang ditunjuk pemerintah.
  4. Menghapuskan sosialisme dan kolektivisme (defeating socialism adn collectrism); privatisasi yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu kebijakan publik yang ditujukan untuk mengurangi dominasi negara terhadap publik.
·       Tujuan privatisasi dari prespektif ekonomi menurut Ernst (1994) adalah sebagai berikut:
  1. Kebebasan ekonomi dan kepentingan konsumen (economic freedom and consumer sovereignity); privatisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat membuka kesempatan ekonomi yang lebih baik kepada pihak swasta sehingga pihak swasta dapat memberikan pelayanan publik yang terjangkau oleh pelanggan (Moore, 1986).
  2. Meningkatkan efisiensi (improving efficiency); perusahaan publik secara relatif menunjukkan kinerja yang lebih burk jika dibandingkan dengan perusahaan swasta dalam posisi kompetisi serta penggunaan modal dan tenag kerja yang kurang efisien dan kurang menguntungkan (Moore, 1986).
·      Manfaat Privatisasi pada Skala Makroekonomi
1.         Membantu pemerintah memperoleh dana pembangunan.
2.         Pengganti   Kewajiban   Setoran   Tambahan   Modal   Pemerintah.
3.         Mendorong Pasar Modal Dalam Negeri.

·      Manfaat Privatisasi pada Skala Mikro BUMN
1.        Restrukturisasi Modal (Capital Restructuring)
2.        Keterbukaan dalam Pengelolaan Perusahaan
3.        Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas
4.        Perubahan Budaya Perusahaan

·       Privatisasi BUMN dapat Dilakukan dengan Cara Sebagai Berikut:
1.        Penjualan Saham Melalui Penawaran Umum (IPO/Initial Public Offering)
2.        Penempatan Langsung (Direct Placement)
3.      Management Buy-Out/MBO (atau bila karyawan turut berpartisipasi maka disebut dengan Management and/ or Employee Buy-Out/ MEBO



Eksternalitas dan Responsi Swasta
Eksternalitas merupakan efek samping suatu tindakan pelaku ekonomi terhadap pelaku ekonomi lain yang merupakan pengaruh-pengaruh sampingan terjadi apabila perusahaan-perusahaan atau orang-orang membebankan biaya atau manfaat atas orang lain diluar tempat berlangsungnya pasar. Eksternalitas muncul ketika seseorang atau perusahaan mengambil tindakan yang mempunyai efek bagi seseorang ataupun perusahaan, efek tersebut tidak dibayar oleh individu atau perusahaan yang bertindak.
·           Jenis-jenis Eksternalitas
1.       Dampak Suatu Produsen Terhadap Produsen Lain
Suatu kegiatan produksi dikatakan mempunyai dampak eksternal terhadap produsen lain jika kegiatannya itu mengakibatkan terjadinya perubahan atau penggeseran fungsi produksi dari produsen lain.
2.       Dampak Produsen Terhadap Konsumen
Suatu produsen dikatakan mempunyai ekternal efek terhadap konsumen, jika aktivitasnya merubah atau menggeser fungsi utilitas rumahtangga (konsumen).
3.       Dampak Konsumen Terhadap Konsumen Lain
Dampak konsumen terhadap konsumen yang lain terjadi jika aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau menggangu fungsi utilitas konsumen yang lain.
4.       Dampak Konsumen Terhadap Produsen
Dampak konsumen terhadap produsen terjadi jika aktivitas konsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu.
·          Faktor-Faktor Penyebab Ekternalitas
1.   Keberadaan Barang Publik
Keadaan seperti akhirnya cendrung mengakibatkan berkurangnya insentif atau rangsangan untuk memberikan kontribusi terhadap penyediaan dan pengelolaan barang publik.
2.   Sumber Daya Bersama
eberadaan sumber daya milik bersama ini, pemerintah juga perlu mempertimbangkan seberapa banyak pemanfaatannya yang efisien.
3.   Ketidaksempurnaan Pasar
Masalah lingkungan bisa juga terjadi ketika salah satu partisipan didalam suatu tukar manukar hak-hak kepemilikan (property rights) mampu mempengaruhi hasil yang terjadi (outcome).  Hal ini bisa terjadi pada pasar yang tidak sempurna.
4.   Kegagalan Pemerintah
Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan tarikan kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok  tertentu (interest groups) yang tidak mendorong efisiensi.
·           Solusi-solusi atau Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Pribadi atau Swasta dalam Mengatasi Persoalan Eksternalitas
1.      Jenis-jenis Solusi Swasta
Contoh solusi swasta, adalah derma atau amal yang seringkali sengaja diorganisasikan untuk mengatasi suatu eksternalitas. Contohnya adalah Sierra Club, sebuah organisasi sosial swasta yang sengaja dibentuk untuk turut melestarikan lingkungan hidup. Organisasi ini mengandalkan pemasukannya dari donasi pihak-pihak yang bersimpati atau iuran anggota. Hal ini sebagai contoh untuk eksternalitas negatif. Sedangkan untuk eksternalitas positif, kita mengetahui banyak perguruan tinggi yang membentuk yayasan yang menghimpun sumbangan dari para alumni, perusahaan, atau pihak-pihak lain, untuk kemudian disalurkan sebagai beasiswa.
2.      Teorema Coase
Ada sebuah pemikiran yang disebut teorema Coase (Coase therem) mengambil nama perumusnya, yakni ekonom Ronald Coase-yang menyatakan bahwa solusi swasta bisa sangat efektif seandainya memenuhi satu syarat. Syarat itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan dapat melakukan negosiasi atau merundingkan langkah-langkah penanggulangan masalah eksternalitas yang ada diantara mereka, tanpa menimbulkan biaya khusus yang memberatkan alokasi sumber daya yang sudah ada. Menurut teorema Coase, hanya jika syarat itu terpenuhi, maka pihak swasta itu akan mampu mengatasi masalah eksternalitas dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya.
3.      Penyebab Gagalnya Solusi Swasta
Logika teorema Coase memang meyakinkan, namun tidak selamanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam prakteknya, kita tahu bahwa pelaku-pelaku ekonomi swasta/pribadi seringkali gagal memperoleh pemecahan yang efisien, atas suatu masalah yang bersumber dari eksternalitas.



Publik terhadap Eksternalitas
Kebijakan Publik Untuk Mengatasi Eksternalitas

1.        Regulasi
Mengatasi suatu eksternalitas dengan melarang atau mewajibkan perilaku tertentu dari pihak-pihak tertentu yang disebut regulasi atau pendekatan komando dan kontrol untuk melenyapkan eksternalitas. Seperti pemerintah dapat menindak pihak-pihak tertentu yang mencemari lingkungan dengan limbah produksinya. 

2.        Pajak Pigovian Dan Subsidi
Pajak Pigovian adalah pajak yang khusus diterapkan untuk mengoreksi dampak dari suatu eksternalitas negatif. Disebut pajak pigou karena ditemukan oleh ekonom yang bernama Arthur Pigou (1877-1959). Bentuk dari pajak tersebut adalah ketika ada dua pabrik yaitu pabrik baja dan pabrik kertas yang masing-masing membuang limbah 500 ton per tahun, maka hanya dua pilihan yang mereka lakukan. Pertama, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (EPA, Environmental Protection Agency) akan mewajibkan semau pabrik untuk mengurangi limbahnya hingga 300 ton per tahun atau yang kedua, mereka akan dikenai pajak sebesar $50,000 untuk setiap ton limbah yang dibuang oleh setiap pabrik.
Memberi subsidi untuk kegiatan-kegiatan yang memunculkan eksternalitas positif.



Daftar Pustaka

http://muthiafirariani.blogspot.co.id/2013/11/ekonomi-publik-eksternalitas.html
http://agburasmansasi.blogspot.co.id/2012/11/kebijakan-publik-dalam-mengatasi.html
http://ideas-budikurniawan.blogspot.co.id/2011/01/swastanisasi-pelayanan-publik.html




CONTOH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PEDESAAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
AIR BERSIH PEDESAAN
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 20...


CONTOH MAKALAH ARTIKEL
CONTOH MAKALAH ARTIKEL




PANITIA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  AIR BERSIH PEDESAAN DUSUN ……………………… DESA/KELURAHAN……………………..
KECAMATAN ………………………………









PANITIA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PERDEDAAN DUSUN ………………… DESA/KELURAHAN ……………….. KECAMATAN …………………………

 



                                                                                    ………………….,       Desember  20..    

Nomor    :                                                                   Kepada
Lamp.     :                                                           Yth. Bupati Semarang
Perihal    :  Laporan Pertanggungjawaban            cq. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja  dan
                                                                                    Transmigrasi Kabupaten Semarang
                                                                                    di
                                                                                   U N G A R A N



Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial untuk Pembangunan sarana air bersih pedesaan Kabupaten Semarang Tahun 2013 di Dusun……………… Desa/Kelurahan………………..  Kecamatan …………………. Berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
Demikian untuk menjadikan periksa, atas bantuannya disampaikan terima kasih.




                  MENGETAHUI
KEPALA DESA/LURAH                                              KETUA
                  …………………………..








LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)
BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA AIR BERSIH PEDESAAN
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013


BACA JUGA : PKL DI BUDI UTOMO
                 
                 

I.       PENDAHULUAN
         A.  Latar Belakang
Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat. Oleh karena itu perlu dikelola sebaik-baiknya agar ketersediaan air dapat mencukupi.
Sumber-sumber air yang ada dilingkungan perlu didayagunakan agar ketersediaan air dilingkungan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain untuk keperluan rumah tangga (air minum), keperluan mandi cuci kakus (MCK), keperluan wudhu dan lain sebagainya.
Dengan Bantuan Sosial Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pedesaan Kabupaten Semarang Tahun 2013 diharapkan akan dapat membangun sarana dan prasarana air bersih dilingkungan Pedesaan seperti: sumur bor, sumber air artetis, bak penampungan, instalasi air yang disalurkan ke rumah-rumah penduduk/warga masyarakat.

         B.  Tujuan Bantuan Sosial Pembangunan sarana dan prasarana air bersih
               1.   Sebagaimana stimulan bagi masyarakat dalam Pembangunan sarana dan prasarana air bersih.
               2.   Memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat
               3.   Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pedesaan.

II      PELAKSANAAN
A.  Waktu Pelaksanaan
   Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Dusun………………Desa/Kelurahan…………………..Kecamatan………………dilaksanakan pada bulan Desember 2013 s/d Januari 2014.

B.  Lokasi Pembangunan
               Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dilaksanakan di lokasi  Dusun………………Desa/Kelurahan…………………..Kecamatan………………

C.  Pelaksanaan Pembangunan
               Pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Dusun………………Desa/Kelurahan…………………..Kecamatan……………… oleh Panitia Pembangunan dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut:
      1.   Penanggung Jawab  : Kepala Desa/Lurah………………………
      2.   Ketua                       : …………………..
      3.   Sekretaris                 : …………………..
      4.   Bendahara                : …………………..
      5.   Seksi-seksi :
            - Seksi Usaha           : …………………..
            - Seksi Teknis           : …………………..
            - Seksi Umum          : …………………..         






D.  PEMBIAYAAN
                        Biaya Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan di Dusun………………Desa/Kelurahan…………………..Kecamatan……………… sebesar Rp. ………………… (………………………………) dengan rincian :
               1.   Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Semarang 
                                                                         Rp. 10.000.000,-
               2.   Swadaya masyarakat                      Rp. ……………

                                                Jumlah      =    Rp. ……………


III.   PENUTUP
Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Sarana dan prasarana air bersih pedesaan di Dusun……………….…Desa/Kelurahan ……………………… Kecamatan  ………………  Tahun 2013, untuk menjadikan periksa dan semoga bermanfaat bagi masyarakat.



                                                           …………………, Desember  2016


                          KETUA                                                SEKRETARIS



                                                                                                  

        



Lampiran 1 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab




Lampiran 2 : Foto copy bukti transfer (Foto copy Buku rekening penerima bantuan)


Lampiran 3 : Kwitansi dan Nota pembelian barang



Lampiran 4 : Dokumentasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih


1.   Foto o %



2.   Foto 50 %






3.   Foto 100 %




Lampiran 5 : Foto copy Bukti setor pajak



  Sekian semoga bermanfaat